Kamis, 21 April 2011

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA
Lembaga Swadaya Masyarakat
Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute)

BAB I
STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 1
PERSYARATAN ANGGOTA
Warga negara Republik Indonesia yang dapat diterima menjadi Anggota Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat – Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
·         Berumur antara 21 tahun sampai dengan 50 tahun.
·         Berpendidikan minimal D3
·         Lulus ujian dan penseleksian sesuai dengan criteria kader.
·         Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat – Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) menerima dan memperjuangkan, menerima landasan perjuangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program umum dan peraturan-peraturan lembaga.
·         Menyatakan diri untuk menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) melalui proses calon anggota.
·         Diteliti dan disaring untuk kemudian ditetapkan oleh dewan pimpinan sesuai domisili calon berdasarkan peraturan Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) tentang keanggotaan

Pasal 2
KEANGGOTAAN
Keanggotaan Lembaga Swadaya Masyarakat – Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) terdiri atas :
·         Pendiri Lembaga; yaitu orang-orang yang dalam akta pendirian dinyatakan sebagai pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat – Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute)
·         Anggota Tetap; adalah anggota pendiri lembaga dan juga anggota yang ditunjuk oleh dewan pendiri untuk memegang jabatan ataupun kepengurusan pada LSM MADANI Institute disetiap wilayah dan ranting serta memiliki kepedulian tinggi dan bersedia berjuang secara aktif demi tercapainya tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat – Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute)
·         Anggota Biasa; adalah orang-orang yang direkrut serta di kontrak untuk kelancaran program dan memiliki motifasi dan simpati kuat terhadap perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat – Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) serta menyatakan diri untuk menjadi anggota.
·         Anggota Luar Biasa; adalah orang-orang atau lembaga profesi yang karena mempunyai jasa yang luar biasa diminta sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat – Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute)
·         Anggota Kehormatan; adalah orang-orang karena jabatan dan pengaruh yang dimilikinya dinyatakan/diminta sebagai anggota.
Pasal 3
SRUKTUR KEPEMIMPINAN
1.      Dewan Pengurus Pusat (DPP) berkepengurusan di tingkat Propinsi
2.      Dewan Pengurus Wilayah (DPW) berkepengurusan di tingkat Kabupaten atau Kota
3.      Dewan Pengurus Ranting (DPR) berkepengurusan di tingkat Kecamatan

Pasal 4
PERAN DAN FUNGSI STRUKTUR KEPEMIMPINAN
1.      Dewan Pendiri (DP)
·         Mengontrol jalannya program
·         Menyetujui Program yang di rencanakan atau dibuat uleh Dewan Pengurus Pusat (DPP)
·         Membentuk pengurus Dewan Pengurus Pusat
·         Meminta Laporan Pertanggung jawaban kepada seluruh anggota di setiap wilayah Dewan Pengurusan pada saat Musyawarah Besar (MUBES)
·         Membuat SK Dewan Pengurus Pusat
·         Menyetujui SK dewan Pengurus Wilayah dan Ranting
·         Memantau keberhasilan Musyawarah Besar (MUBES) untuk mengevaluasi dan memperoleh program kerja Dewan Pengurus.
·         Mengontrol jalanya program di setiap wilayah

2.      Dewan Pengurus Pusat (DPP)
·         Mencari dan menjalin kerjasama dengan Lembaga Donor
·         Membuat laporan Pertanggung jawaban kepada seluruh anggota pada saat Musyawarah Besar (MUBES) dan di tembuskan kepda Dewan Pendiri
·         Membuat SK dewan Pengurus Cabang
·         Meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) cabang minimal dua kali dalam satu kepengurusan.
·         Membuat Laporan perkembangan lembaga di Pusat dan di pertanggungjawabkan kepada Dewan Pendiri.
·         Melaksanakan Musyawarah besar (MUBES) untuk mengevaluasi dan memperoleh program kerja Dewan Pengurus.
·         Meminta Laporan perkembangan lembaga di setiap Dewan Pengurus Wilayah dalam 1 dekade.
·         Memimpin Jalannya Musyawarah Besar (MUBES) sebelum terpilihnya manajer yang baru
·         Mengadakan pengrekrutan anggota baru di setiap wilayah
·         Membina dan mempromosikan anggota lembaga di setiap wilayah
·         Mengontrol dan mengorganisasikan Dewan Pengurus Wilayah. Dan Ranting
·         Memimpin Jalannya Musyawarah Besar (MUBES)
·         Mengontrol jalanya program di setiap kepengurusan wilayah dan Ranting
·         Meng-update isu-isu yang berkembang dan berkaitan dengan pendidikan dan program kerja di setiap wilayah serta menyusun atau Membuat Rancangan Kerja Selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kepengurusan


3.      Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
·         Mencari dan menjalin kerjasama dengan Lembaga Donor
·         Membuat laporan Pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan di tembuskan kepda Dewan Pendiri
·         Membuat SK dewan Pengurus Ranting
·         Meminta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ranting minimal dua kali dalam satu kepengurusan.
·         Membuat  Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Wilayah  minimal dua kali dalam satu kepengurusan.
·         Melaksanakan konfrensi aggota ranting untuk mengevaluasi dan memperoleh program kerja Dewan Pengurus.
·         Meminta Laporan perkembangan lembaga di setiap Dewan Pengurus Ranting dalam 1 dekade.
·         Membuat Laporan perkembangan lembaga di Pusat dan di pertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus Pusat.
·         Memimpin Jalannya konfrensi aggota ranting sebelum terpilihnya Ketua yang baru
·         Mengadakan pengrekrutan anggota baru di setiap Ranting
·         Membina dan mempromosikan anggota lembaga di setiap Ranting
·         Mengontrol dan mengorganisasikan Dewan Pengurus Ranting.
·         Memimpin Jalannya Musyawarah Konfrensi Aggota
·         Mengontrol jalanya program di setiap kepengurusan Ranting
·         Meng-update isu-isu yang berkembang dan berkaitan dengan pendidikan dan program kerja serta di wilayah serta menyusun atau Membuat Rancangan Kerja Selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kepengurusan

4.      Dewan Pengurus Ranting (DPR)
·         Mencari dan menjalin kerjasama dengan Lembaga Donor
·         Membuat laporan Pertanggung jawaban kepada Dewan Pengurus Wulayah (DPW) dan di tembuskan kepda Dewan Pengurus pusat
·         Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Ranting minimal dua kali dalam satu kepengurusan.
·         Melaksanakan konfrensi aggota ranting untuk mengevaluasi dan memperoleh program kerja Dewan Pengurus.
·         Membuat Laporan perkembangan lembaga di ranting dalam 1 dekade.
·         Membuat Laporan perkembangan lembaga di ranting dan di pertanggungjawabkan kepada Dewan Pengurus Wilayh.
·         Mengadakan pengrekrutan anggota baru di setiap Desa
·         Membina dan mempromosikan anggota lembaga di setiap Desa
·         Mengadakan jalanya program di setiap desa
·         Meng-update isu-isu yang berkembang dan berkaitan dengan pendidikan dan program kerja di desa serta menyusun atau Membuat Rancangan Kerja Selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kepengurusan




Pasal 5
SUSUNAN PENGURUS
1.      Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Dewan pengurus pusat yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara dan beberapa orang pembantu menurut bidang usaha dan keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pendiri.


2.      Dewan Pengurus wilayah (DPW)
Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari seorang Menajer atau lebih, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara dan beberapa orang pembantu menurut bidang usaha dan keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pengurus Pusat.

3.      Dewan Pengurus Ranting (DPR)
Dewan Pengurus Ranting yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, dibantu seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara dan beberapa orang pembantu menurut bidang usaha dan keahliannya di bawah pengawasan Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 6
STATUS DAN WEWENAG STRUKTUR KEKUASAAN
1.      Musyawarah besar
a.       Musyawarah Besar adalah Forum tertinggi lembaga
b.      Membahas dan menetapkan AD/ART Lembaga
c.       Memilih Direktur / Formatur dan menetapkan penataan Lembaga, Program Kerja dan rekomendasi Intern dan Ekstern.

2.      Rapat dewan Pengurus Pusat
a.       Rapat Dewan Pengurus Pusat adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Dewan Pengurus Pusat yang terdiri dari :
·         Rapat Pleno
·         Rapat Harian
·         Rapat Presidium
·         Rapat Bidang
b.      Mengvaluasi dan memproyeksi program kerja Pengurus cabang
c.       Mengesahkan dan memberhentikan pengurusan Dewan Pebgurus Wilayah
d.      Memilih dan menetapkan Direktur dewan Pengurus Pusat

3.      Konfrensi Wilayah
a.       Konfrensi Wilayah adalah Forum Tertinggi lembaga di Tingkat Wilayah
b.      Memilih Manajer/ formatur dan menetapkan penataan lembaga, program kerja dan rekomendasi intern dan ekstern.

4.      Rapat Dewan Pengurus Wilayah
a.       Rapat dewan Pengurus wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat dewan pengurus wilayah yang terdiri dari :
·         Rapat Pleno
·         Rapat Harian
·         Rapat Presidium
·         Rapat Bidang
·         Mengevaluasi dan memproyeksi program kerja selama satu periode

5.      Konfrensi ranting
a.       Konfrensi adalah forum Tertinggi Organisasi di Tingkat ranting
b.      Memilih Ketua Umum/Formatur dan menetapkan penataan lembaga, program kerja dan rekomendasi intern dan ekstern.


6.      Rapat Dewan Pengurus Ranting
b.      Rapat dewan Pengurus Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat dewan pengurus Ranting yang terdiri dari :
·         Rapat Pleno
·         Rapat Harian
·         Rapat Presidium
·         Rapat Bidang
·         Mengevaluasi dan memproyeksi program kerja selama satu periode

Pasal 7
Masa Jabatn
Dewan Penasihat, Dewan Pengurus Pusat dan dewan Pengurus cabang menjabat selama 3 (tiga) tahun selanjutnya dipilih kembali

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 8
KEWAJIBAN
Setiap anggota berkewajiban :
·         Menghayati dan mengamalkan landasan perjuangan dan mematuhi AD/ART Lembaga.
·         Mentaati keputusan-keputusan hasil musyawarah anggota.
·         Melaksanakan dan mentaati semua keputusan Lembaga.
·         Membantu pimpinan dan melaksanakan tugas.
·         Mencegah setiap usaha dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan Lembaga.
·         Menghadiri pertemuan dan rapat-rapat.

Pasal 9
HAK
Setiap anggota berhak :
·         Memperoleh perlakuan yang sama dari Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute).
·         Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.
·         Memilih dan dipilih sebagai pengurus.
·         Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingan sebagai kader.
·         Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan Lembaga.
Pasal 10
SEBAB ANGGOTA BERHENTI
Anggota berhenti karena :
1.      Meninggal dunia
2.      Atas permintaan sendiri
3.      Diberhentikan
4.      Habis masa jabatan
5.      Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan Lembaga.

BAB III
K A D E R

Pasal 11
Kader pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) adalah tenaga inti penggerak Lembaga disetiap tingkatan yang telah diteliti dan disaring berdasarkan kriteria :
1.      Mental ideology.
2.      Prestasi.
3.      Kepemimpinan.
4.      Kemampuan berdiri sendiri.
5.      Kemampuan pengembangan diri.
6.      Telah melalui proses pendidikan dan pelatihan.
7.      Berpendidikan minimal D3 segala jurusan.
8.      Ketentuan tentang jenjang kader diatur dalam peraturan Lembaga.
BAB IV
IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 12
1.      Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) memiliki lambang, lagu, dan atribut-atribut organisasi lainnya.
2.      Lambang yang dimaksud dalam ayat 1 diatas adalah



     

LogoLSM MADANI
BENDERA





 3.  Penjelasan Lambang Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) adalah dijelaskan dalam pasal 13

Pasal 13
Setiap simbol yang muncul dari lambang Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) mempunyai arti sebagai berikut :
1.      Gambar Bumi adalah visi dan misi lembaga yaitu sesuatu yang menggambarkan bentuk ketata letaan daerah aceh yang akan menjadi pusat pendidikan dan Teknologi Informasi dimasa mendatang.
2.      Ikan adalah suatu gambaran kesejahtraan rakyat yang demokratis dalam hal pendidikan.
3.      Warna Putih menggambarkan suatu bentuk keikhlasan dalam memperjuangkan pendidikan dan kemajuan di Aceh.
4.      Ombak menggambarkan suatu bentuk rintangan yang akan di hadapi dalam perjuangan lembaga untuk mencapai visi dan misi lembaga.
5.      Pita dan teks LSM MADANI INSTITUTE berwarna keemasan menggambarkan suatu bentuk kemajuan dan perkembangan lembaga di masa mendatang yang akan mencapai era kesuksesannya
6.      Simbol Komputer merupakan sesuatu yang menggambarkan program kerja lembaga dalam bidang pendidikan teknologi  informasi dan akan menjadi pusat data informasi aceh.
7.      Warna Jingga, hijau Muda dan Biru merupakan symbol keindahan lembaga

Pasal 14
Bendera Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) berwarna Putih dengan logo lembaga di tengah-tengah.

BAB V
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/
KEMASYARAKATAN, PROFESI/FUNGSIONAL

Pasal 15
1.      Hubungan kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) dengan Lembaga kemasyarakatan, ataupun lembaga yang memberikan donor dilakukan berdasarkan kesamaan visi, misi, dan dalam program perjuangan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedaulayan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.      Tata cara menjalin hubungan kerjasama diatur dalam peraturan organisasi.
 
BAB VI
HAK SUARA DAN HAK BICARA
Pasal 16
Hak bicara dan hak suara peserta musyawarah anggota dan rapat kerja diatur sebaga berikut :
·         Hak bicara pada dasarnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur dalam peraturan Lembaga.
·         Hak suara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada dasarnya dimiliki oleh anggota/peserta yang penggunaannya diatur dalam peraturan Lembaga.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 17
  • Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute (LSM MADANI Institute) wajib dipertanggungjawabkan dalam forum yang ditentukan oleh peraturan Lembaga.
  • Khusus dalam penyelenggaraan musyawarah anggota dan rapat kerja, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada dewan pendiri lembaga.

BAB VIII
PENYEMPURNAAN

Pasal 18
Penyempurnaan anggaran rumah tangga dapat dilakukan oleh rapat kerja Pengurus bersama dewan Pendiri yang khusus membicarakan hal tersebut, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada musyawarah anggota pengurus berikutnya.

BAB X
P E N U T U P
Pasal 19
1.      Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan Lembaga oleh dewan pimpinan pusat dan di setujui oleh dewan pendiri.
2.      Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Langsa, 2 Maret 2009
Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat - Membangun Aceh Damai Nan Indah Institute
(LSM MADANI Institute)




               RAMADHANI, ST                                                            KHAIRUL RIZAL
                        Direktur                                                                             Sekretaris,


Download

Messanger

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger | Printable Coupons